IMPLEMENTASI PANCASILA DI ERA SETELAH REFORMASI PANCASILA

TUGAS MANDIRI
IMPLEMENTASI PANCASILA DI ERA SETELAH REFORMASI
PANCASILA

DOSEN PEMBIMBING : TEAM DOSEN

Disusun Oleh:

Nama                    : GUSTINA WATI

NPM                      : 150210194

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

2016/2017

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, swt, berkat Ridho Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas makalah yang berjudul’Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi’

Dalam menyusun makalah ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima     dengan baik.

Semoga makalah l’Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi’ ini bermanfaat bagi kita semua.

Batam 21 Januari 2017

Gustina Wati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang............................................................................................ 1

1.2 Tujuan........................................................................................................... 1

1.3 Rumusan Masalah..................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN.......................................................................................... 2

2.1 Pengertian Implementasi Pancasila di Era Setelah Reformasi.......... 2

2.2 Masa orde Lama.......................................................................................... 3

2.3 Masa Orde Baru.......................................................................................... 5

2.4 Pada masa reformasi.................................................................................. 6

BAB III PENUTUP

              3.1 Kesimpulan................................................................................................. 9

              3.2 Saran........................................................................................................... 9

DAFTARPUSTAKA……………………………………………………………    10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang

Kurangnya pengetahuan masyarakan luas Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi, Maka dalam makalah ini penulis akan membahas tentang Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi

1.2 Tujuan

1.  Penulis membuat maklah ini adalah sebagai Tugas akhir dari mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

2.  Sebagai wawasan bagi masyarakat umum

1.3 Rumusan Masalah

Pembahasan dalam makalah ini penulis batasi pada topik Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi

Pancasila diimplementasikan hanya secara normatif dan teoritis serta belum benar-benar diamalkan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pancasila dalam sistem kenegaraan menjadi multi tafsir dan cenderung untuk kepentingan penguasa.Oleh karena itu ketika orde baru jatuh, maka Pancasila juga mulai ditinggalkan.

Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tapi dalam konteks implementasinya.Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga internasional.Banyak ideologi-ideologi mancanegara yang turut bertarung di Indonesia. Kini gelombang demokratisasi, Hak Asasi Manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan bisa menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.Dalam suasana demikian, bisa saja solidaritas global menggeser kesetiaan nasional.Internasionalisme menggeser nasionalisme.Kini bangsa Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang sangat istimewa agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.Terbentuknya negara yang dinamakan Indonesia tahun 1945 oleh karena kesadaran dan kesepakatan bangsa untuk mendasarkan diri kepada Pancasila. Dengan Pancasila, persatuan dankesatuan bangsa dari Sabang sampai Meraoke tetap akan utuh dan apa yang dinamakan negara dan bangsa Indonesia akan tetap ada.

Untuk kepentingan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, bangsa ini dapat mengembangkan keharmonisan dan kemandiriannya demi mencapai kemajuan bangsa, antara lain perlu implementasi kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa impelementasi Pancasila di berbagai orde di antaranya

a)    Masa Orde Lama

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi.Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode Implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan peride 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia.

Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan.Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting).Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual.Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis.Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin.Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalahnilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Dalam mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan.Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideology otoriter, konfrotatif dan tidak member ruang pada demokrasi bagi rakyat.

b)   Masa Orde Baru

Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila.Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin.Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan

kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi.Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan.Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang.Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satugolongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

c)    Pada Masa Reformasi

Terlepas dari kenyataan yang ada, gerakan reformasi sebagai upaya memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia ini harus dibayar mahal, terutama yang berkaitan dengan dampak politik, ekonomi, sosial, dan terutama kemanusiaan.Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik.Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan.Banyaknya korban jiwa dari anak-anak bangsa dan rakyat kecil yang tidak berdosa merupakan dampak dari benturan kepentingan politik. Tragedi “amuk masa” di Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, serta daerah-daerah lainnya merupakan bukti mahalnya sebuah perubahan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, nampak sekali bahwa bangsa Indonesia sudah berada di ambang krisis degradasi moral dan ancaman disintegrasi.

Kondisi sosial politik ini diperburuk oleh kondisi ekonomi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sektor riil sudah tidak berdaya sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar dan dengan sendirinya akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pengangguran yang tinggi terus bertambah seiring dengan PHK sejumlah tenaga kerja potensial.Masyarakat kecil benar-benar menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Kondisi ini diperparah dengan naiknyaharga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta harga bahan kebutuhan pokok lainnya.Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan menyediakan dana sosial belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Ironisnya kalangan elite politik dan pelaku politik seakan tidak peduli den bergaming akan jeritan kemanusiaan tersebut.

Di balik keterpurukan tersebut, bangsa Indonesia masih memiliki suatu keyakinan bahwa krisis multidimensional itu dapat ditangani sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Apakah yang dasar keyakinan tersebut? Ada beberapa kenyataan yang dapat menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki kehidupannya, seperti: (1) adanya nilai-nilai luhur yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia; (2) adanya kekayaan yang belum dikelola secara optimal; (3) adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BAB III
PENUTUP

3.1      Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut.

Pentingnya pembaelajaran pancasila bagi kehidupan ,dengan pembahasan ini kita bias mengetahui seperti apa Implementasi Pancasila Di Era Setelah Reformasi

3.2      Saran

Dengan selesainya makalah ini, makapenulis memberikan sedikit saran dengan harapan dapat menunjang era global dan kemajuan bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

http://referensipolitikdanhukum.blogspot.com/2009/08/implementasi-sila-persatuan-indonesia.html

Sastrapetadja, M. (2007) “Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi  Masyarakat:Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila” dalam  Mintaredja, Abbas Hamamidkk (Ed). Memaknai kembali Pancsila . Yogyakarta :Penerbit Lima Kaelan (2002). Filsafat Pancasila. Yogyakarta :Paradigma